Dituding Terlibat Genosida Palestina, Presiden FIFA dan UEFA Dilaporkan ke ICC

Presiden FIFA, Gianni Infantino, serta Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, dilaporkan ke International Criminal Court (ICC) atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang terkait situasi di Palestina. Aduan tersebut diajukan ke kantor jaksa ICC di Den Haag, Belanda, dalam dokumen setebal 120 halaman yang dikirim pada Senin (16/2).

Mengacu laporan The Athletic, pengaduan ini diajukan oleh sejumlah kelompok advokasi kemanusiaan, di antaranya Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Euro-Med Human Rights Monitor, serta Sport Scholars for Justice in Palestine. Sejumlah pemain, klub, pemilik lahan, dan organisasi hak asasi manusia di Palestina juga turut tercantum sebagai pelapor terhadap dua petinggi sepak bola dunia tersebut.

Dalam dokumen tersebut, Infantino dan Ceferin dituding berkontribusi terhadap praktik yang disebut sebagai genosida di Palestina. Fokus utama tuduhan adalah kebijakan FIFA dan UEFA yang dinilai tetap mengakomodasi klub-klub Israel yang bermarkas di wilayah permukiman yang dipandang ilegal di tanah Palestina yang diduduki—wilayah yang disebut dibangun di atas lahan milik warga Palestina.

Para pelapor menilai kedua badan sepak bola tersebut bersikap pasif dengan membiarkan klub-klub Israel tetap berkompetisi di bawah Asosiasi Sepak Bola Israel dan menggelar pertandingan di area yang disengketakan. Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa dukungan finansial dan struktural tetap diberikan kepada klub-klub yang berbasis di wilayah permukiman tersebut, termasuk beberapa yang pernah ambil bagian dalam kompetisi antarklub Eropa.

Isu ini berkaitan dengan status wilayah Tepi Barat yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan komunitas internasional. Beberapa klub Israel yang berbasis di area tersebut, seperti Beitar Jerusalem, diketahui pernah tampil dalam turnamen antarklub Eropa seperti UEFA Champions League dan UEFA Europa League.

Di sisi lain, pemerintah Israel secara konsisten menolak pandangan United Nations dan International Court of Justice yang menyebut permukiman di Tepi Barat melanggar hukum internasional. Konflik berkepanjangan di wilayah tersebut telah menimbulkan banyak korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Desakan agar FIFA dan UEFA menjatuhkan sanksi kepada Israel pun terus mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kedua organisasi tersebut dinilai tidak mengambil langkah disipliner terhadap federasi sepak bola Israel.

Menanggapi laporan tersebut, UEFA memberikan bantahan tegas. Mereka menyatakan tudingan terhadap presidennya tidak berdasar dan menilai isu ini dibingkai secara sensasional. UEFA juga menekankan bahwa organisasinya tidak terlibat dalam urusan politik.

“Tuduhan terhadap presiden kami sama sensasionalnya dengan ketidakberdasarannya. Kami menyesalkan sensasionalisme yang dapat diprediksi di sekitarnya,” ujar perwakilan UEFA.

Mereka menambahkan bahwa sikap UEFA selama ini konsisten berpijak pada olahraga dan kemanusiaan, bukan politik. Pihaknya pun menyatakan tidak akan memberikan komentar lebih lanjut terkait klaim tersebut, dan menilai proses hukum seharusnya berjalan di institusi yang berwenang.

Sementara itu, hingga laporan ini mencuat, FIFA belum memberikan pernyataan resmi atas tuduhan yang dilayangkan ke ICC. Kasus ini berpotensi menjadi babak baru dalam perdebatan panjang mengenai relasi antara olahraga global dan dinamika politik internasional.